AniEvo ID – Sebuah gelombang kontroversi telah mengguncang China seiring dengan pengusulan RUU baru oleh Undang-Undang Hukuman Administrasi Keamanan Publik yang bermaksud untuk menghentikan praktik cosplay di negara tersebut dengan alasan dapat membahayakan semangat nasional. China seakan berusaha melarang cosplay setelah merilis RUU baru terkait administrasi keamanan publik.
RUU ini membawa dua poin penting dalam Pasal 34 Undang-Undang Hukuman Administrasi Keamanan Publik yang sedang dibahas di China. Pertama, RUU tersebut akan melarang pemakaian kostum atau simbol yang dianggap mengancam semangat atau perasaan bangsa Tiongkok di tempat umum. Kedua, RUU ini akan menekan kegiatan yang merusak lingkungan serta penghormatan terhadap pahlawan dan martir di ruang publik.
Sejak RUU ini diumumkan, diskusi sengit pun meletup di berbagai komunitas online China. Di sana, banyak yang menyatakan bahwa ketentuan pertama dengan jelas mengarah ke cosplay. Baru-baru ini, kita melihat banyak cosplayer di China mendapat kritik tajam karena meniru karakter yang memiliki tampilan Jepang atau Barat dalam acara-acara terkait anime, komik, dan video game. Mereka berargumen bahwa mereka hanya ingin menjadi karakter dari dunia game atau animasi, namun sering kali mereka dilecehkan dan dipaksa untuk mengganti kostum mereka.
RUU yang baru ini mengingatkan kita tentang protes besar yang muncul tahun lalu, ketika festival Natsumatsuri di daratan China dibatalkan. Protes ini terutama terjadi di Nanjing, dengan alasan orang-orang tidak senang melihat festival musim panas bergaya Jepang diselenggarakan di kota tersebut, mengingat sejarah Nanjing yang kompleks.
Hingga saat ini, RUU Undang-Undang Hukuman Administrasi Keamanan Publik masih dalam proses peninjauan dan belum disahkan. Namun, jika RUU ini diterapkan, mereka yang terlibat dalam cosplay dapat menghadapi hukuman penahanan selama lebih dari 5 hari tetapi kurang dari 10 hari, atau denda lebih dari 1.000 yuan ($137) tetapi tidak lebih dari 3.000 yuan ($412). Dalam kasus yang lebih serius, hukuman bisa mencapai penahanan selama 10 hingga 15 hari atau kurang serta denda hingga 5.000 yuan ($687). Proposal ini telah memicu debat yang luas di China mengenai batasan-batasan dalam ekspresi dan budaya populer di negara tersebut.
