AniEvo ID – Berita kali ini gue ambil dari info baru-baru ini, netizen di Jepang telah menemukan petisi yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Jepang yang meminta untuk memperkuat kebijakan yang menggabungkan suara korban dan meninjau lebih lanjut undang-undang yang relevan untuk memberantas pelecehan seksual dan eksploitasi anak-anak/Loli. Petisi tersebut menyoroti statistik dan kritik yang meresahkan terhadap undang-undang saat ini.
Menurut dokumen itu, petisi tersebut memperkuat permintaannya dengan mencatat bahwa, meskipun ada revisi Undang-Undang Larangan Prostitusi dan Pornografi Anak, jumlah penangkapan untuk kejahatan pornografi anak belum meningkat secara signifikan. Pada tahun 2022, 86% korban pornografi anak adalah anak perempuan dan 14% adalah anak laki-laki, menunjukkan tren peningkatan. Bahkan ketika korban dapat diidentifikasi, ini adalah jumlah tertinggi kedua dalam sejarah, kedua setelah waktu terburuk sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, jika Anda mempertimbangkan kasus-kasus di mana korban tidak dapat diidentifikasi dan kejahatan dituntut berdasarkan penentuan usia oleh dokter atau orang lain, jumlah korban sebenarnya akan lebih tinggi.
Petisi tersebut juga mencatat bahwa prostitusi anak telah meningkat lagi sejak 2015, dan bahwa definisi prostitusi anak dan pornografi anak saat ini, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Pencegahan Pelecehan Anak tidak dapat melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dalam bisnis seperti “bisnis JK (gadis sekolah menengah),” “Bisnis JC (gadis sekolah menengah)” dan “Bisnis JS (gadis sekolah dasar)”. Mengabaikan komersialisasi seksual gambar anak di bawah umur memperluas nilai eksploitasi seksual di masyarakat dan secara serius melanggar hak anak-anak untuk hidup dan tumbuh dengan cara yang aman dan terjamin.
Pelapor Khusus PBB yang mengunjungi Jepang pada tahun 2015 mengkritik situasi di masyarakat Jepang sehubungan dengan eksploitasi seksual anak, dan pada tahun 2019, Komite PBB tentang Hak Anak mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah Jepang, sangat mendesak penerapan langkah-langkah berdasarkan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak. Langkah-langkah ini termasuk mengkriminalisasi produksi, distribusi, penawaran, penjualan, akses, tampilan, dan kepemilikan gambar atau penggambaran anak-anak yang terlibat dalam aktivitas seksual eksplisit, atau penggambaran bagian seksual anak untuk tujuan seksual.
Sudah 25 tahun sejak Undang-Undang Larangan Prostitusi Anak dan Pornografi diberlakukan, dan 10 tahun sejak amandemen kedua. Petisi tersebut mendesak agar rekomendasi PBB, bersama dengan pernyataan bersama KTT G7 2023, dipertimbangkan untuk membangun dan memperkuat sistem yang secara efektif menegakkan hukum. Ini akan mencakup revisi lebih lanjut undang-undang yang relevan seperti Undang-Undang Larangan Prostitusi dan Pornografi Anak, KUHP, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Pencegahan Pelecehan Anak, menggabungkan suara dan saran dari para penyintas pelecehan seksual dan eksploitasi.
Langkah ini telah mengkhawatirkan konsumen konten lolis dan shotas, yang dibintangi karakter anime yang tampaknya masih di bawah umur. Ini bukan pertama kalinya upaya dilakukan untuk mengatur jenis konten ini tanpa mencapai kesimpulan yang pasti. Kontroversinya terletak pada keseimbangan antara kebebasan berekspresi artistik dan perlindungan hak-hak anak, sebuah isu yang masih diperdebatkan dengan intens di masyarakat Jepang.
