AniEvo ID – Berita kali ini gue ambil dari kebijakan baru yang diterapkan oleh Badan Kepolisian Nasional Jepang , yang mulai berlaku pada 1 Juli 2025. Perubahan ini cukup signifikan, terutama bagi Warga Negara Asing (WNA) yang tersangkut masalah hukum di Jepang. Mulai sekarang, juru bahasa langsung tidak lagi dijamin saat pemeriksaan di kantor polisi . Kalau sebelumnya tersangka WNA pasti didampingi penerjemah secara fisik selama interogasi, kini bisa saja mereka hanya akan mendapat bantuan komunikasi melalui telepon atau aplikasi suara .
Latar Belakang Perubahan Kebijakan
Perubahan ini dilakukan karena jumlah penangkapan warga asing di Jepang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data resmi, sebanyak 12.170 orang asing ditangkap di Jepang pada tahun 2024 , angka tertinggi dalam 15 tahun terakhir dan merupakan peningkatan untuk kedua tahun berturut-turut.
Selain itu, ada lebih dari 9.500 kasus kejahatan lain yang dilakukan oleh WNA , meskipun pelaku tidak selalu ditangkap.
Dengan semakin beragamnya latar belakang negara asal para wisatawan, pekerja asing, dan penduduk tetap, permintaan akan layanan penerjemah juga naik drastis. Sayangnya, jumlah penerjemah yang tersedia belum mampu mengejar permintaan tersebut.
Saat ini, Jepang memiliki sekitar 4.200 petugas polisi atau staf yang fasih dalam bahasa asing , serta didukung oleh jaringan 9.600 juru bahasa sipil . Namun jumlah itu harus mencakup semua bahasa di seluruh negeri, sehingga tidak selalu memadai untuk setiap kasus yang terjadi di lapangan .
Bagaimana Sistem Baru Bekerja?
Di bawah protokol investigasi terbaru:
- Penerjemah langsung tidak selalu diwajibkan
- Jika tidak tersedia, tersangka akan diperiksa dengan penerjemah jarak jauh via telepon atau aplikasi suara
- Tersangka bisa dibawa ke kantor polisi terdekat yang memiliki akses sistem teknologi tersebut
- Keputusan menggunakan penerjemah langsung atau remote sepenuhnya ada di tangan otoritas lokal
Tujuan utama perubahan ini adalah mempercepat proses pemeriksaan , agar penyelidikan bisa lebih cepat dan efektif, misalnya dalam kasus-kasus darurat seperti pencarian pelaku lain yang masih buron.
Pro Kontra dari Kebijakan Ini
Meskipun dari sisi polisi kebijakan ini bisa membantu efisiensi kerja, dari sudut pandang tersangka atau korban, perubahan ini bisa menimbulkan risiko kesalahpahaman serius .
Masalah Komunikasi:
- Percakapan lewat telepon lebih rentan terhadap kesalahan terjemahan linguistik
- Tidak adanya kontak visual membuat penerjemah lebih sulit membaca ekspresi dan reaksi emosional dari tersangka
- Dokumen, foto, atau barang bukti fisik tidak bisa langsung dirujuk bersama-sama
Contoh yang sangat berbahaya adalah ketika tersangka diminta menandatangani dokumen penting , padahal dia nggak bisa baca isinya dan penerjemahnya hanya ada di ujung telepon.
Respons Masyarakat Internasional
Beberapa organisasi HAM dan komunitas internasional di Jepang sudah menyuarakan keprihatinan atas perubahan ini. Mereka khawatir kalau tersangka WNA bisa tertekan secara psikologis atau bahkan ditipu untuk menyetujui sesuatu yang salah kaprah .
“Komunikasi yang jelas adalah hak dasar setiap orang yang tersangkut dalam sistem hukum. Menghilangkan penerjemah langsung adalah langkah mundur,” tulis salah satu LSM perlindungan migran di Tokyo.
Namun, pihak kepolisian membela kebijakan ini sebagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan realitas lapangan , di mana jumlah WNA terus meningkat dan ketersediaan penerjemah tidak selalu memadai.
Apa yang Harus Dilakukan WNA di Jepang?
Bagi lo yang tinggal atau berkunjung ke Jepang, baik sebagai turis, pekerja, atau pelajar, ini adalah informasi penting. Untuk antisipasi hal-hal tak terduga, lo bisa melakukan beberapa langkah berikut:
- Pelajari dasar-dasar frasa hukum dalam bahasa Jepang , seperti “saya ingin bicara dengan pengacara” atau “saya tidak mengerti”
- Simpan nomor hotline hukum atau kedutaan besar Indonesia di HP
- Gunakan aplikasi penerjemah offline sebagai cadangan
- Jika ditangkap, mintalah penerjemah dan jelaskan bahwa kamu tidak memahami bahasa Jepang secara memadai
Kesimpulan
Kebijakan baru ini memang memberikan fleksibilitas lebih besar bagi polisi dalam menjalankan tugasnya, tapi di sisi lain membahayakan hak dasar tersangka WNA jika tidak dikelola dengan benar.
Dalam dunia modern yang semakin global, idealnya infrastruktur penerjemah di sektor hukum juga harus dikembangkan, bukan malah dipangkas. Tapi untuk saat ini, was-was dan siap-siap adalah kunci bagi setiap orang asing yang tinggal atau berkunjung ke Jepang. Semoga ke depannya, Jepang bisa menemukan solusi yang seimbang antara efisiensi operasional dan perlindungan hak asasi manusia .
